Laut Indonesia: Kaya Tapi Miskin?

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Total luas wilayah Indonesia mencapai 7,7 juta km². Sekitar 2/3 wilayahnya merupakan laut. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Negara maritim adalah sebuah negara yang menguasai semua kekuatan strategis di lautan yang didukung oleh kekuatan maritim baik itu armada perdagangan, armada perang, industri maritim serta kebijakan pembangunan negara yang berbasis maritim (Dewan Kelautan Indonesia, 2012). Di Indonesia, sektor kelautan menjadi sektor pinggiran. Sudah sejak lama Bangsa Indonesia dipaksa meninggalkan laut. Padahal, Bangsa ini pernah merebut kejayaan karena berhasil membangun maritimnya.

Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi kerajaan kuat di Asia karena berhasil menguasai laut. Semenjak masuknya Belanda di tanah air, Bangsa Indonesia digiring untuk membangun daratan dan melupakan laut. Hal tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Laut dianggap sebagai tempat yang tidak produktif. Ada satir yang menganggap bahwa laut merupakan tempat jin buang anak. Belum lagi candaan anak muda yang mengatakan: “Mimpi lo, ke laut aje sono!” Itu lah bukti yang menunjukkan bahwa budaya bahari kita telah hilang. Untung saja masih ada pemimpin bangsa yang berusaha mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Di pemerintahan baru saat ini, Presiden Joko Widodo berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai komponen bangsa, sudah semestinya kita mendukung visi tersebut demi kehidupan yang lebih baik.

www.beritaasatu.com

Indonesia memiliki luas laut terbesar ke-6 di dunia. Luasnya kurang lebih mencapai 5,8 juta km^2. Meskipun demikian, sejak era kolonial Belanda, pembangunan kelautan masih belum menjadi prioritas. Indonesia hanya fokus pada pembangunan sektor agraris. Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Insitut Pertanian Bogor Rokhmin Dahuri, kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto masih sebesar 20 persen (www.antaranews.com, 2014). Padahal, negara-negara yang luas lautnya lebih kecil, mampu mengoptimalkan potensi lautnya dengan lebih baik. Negara-negara seperti Islandia, Norwegia, Spanyol, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Thailand dapat mengoptimalkan sektor kelautannya rata-rata lebih dari 30 persen PDB mereka.

Padahal, laut Indonesia memiliki potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Max Rompas (2011), laut Indonesia dapat menghasilkan PDB sebesar 7.200 triliun rupiah per tahunnya. Sungguh jumlah yang luar biasa besar. PDB Indonesia saat ini sekitar Rp10 ribu triliun. Dengan membangun sektor kelautan, maka PDB tersebut akan jauh meningkat.

Laut Indonesia memiliki berbagai potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari sektor kelautan Indonesia:

1. POTENSI KEDAULATAN

Laut Indonesia memiliki potensi kedaulatan. Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudera. Laut merupakan potensi kedaulatan negeri ini. Laut Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan nusantara, dan laut teritorial (sepanjang 12 mil dari garis dasar). Disamping itu ada juga zona tambahan Indonesia, yang memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Ada juga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sejauh 200 mil dari garis pangkal, yang mana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, kewenangan untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengijinkan penelitian ilmiah kelautan, memberikan ijin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya (Lasabuda, 2013: 2). Fungsi kedaulatan merupakan fungsi utama yang dapat menjaga Indonesia dari ancaman bangsa lain. Tentu saja wilayah laut, daratan, dan udara harus dijaga untuk mempertahankan kedaulatan negara.

kridewaruci.com

Permasalahan Saat Ini:

Indonesia masih belum dapat menjaga kedaulatan wilayahnya secara utuh. Masih terjadi pelanggaran batas yang dilakukan oleh negara tetangga. Misalnya pelanggaran batas yang dilakukan Malaysia di perairan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Selain itu, kerap terjadi penyusupan kapal nelayan asing di wilayah laut Indonesia (illegal fishing). Wilayah laut Indonesia yang rawan illegal fishing adalah Laut Natuna, Laut Sulawesi bagian utara, dan Laut Arafura.

Visi Pemerintah untuk Potensi Kedaulatan:

Untuk memperkuat visi maritim, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya penguatan TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU). Joko Widodo sudah mengamanatkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk memperkuat TNI AL dan TNI AU. Gatot pernah mengatakan bahwa untuk mewujudkan visi poros maritim dunia, tidak ada alternatif lain kecuali mengembangkan dan menguatkan TNI AL dan AU.

bimg.antaranews.com

Saya masih belum mendapat informasi rinci mengenai konsep penguatan TNI AL dan TNI AU untuk menyambut visi maritim. Meskipun demikian, Panglima TNI mengatakan bahwa TNI akan membeli kapal selam, pesawat, dan radar baru. Selama ini, Indonesia hanya fokus membangun TNI Angkatan Darat (AD). TNI AL dan TNI AU selalu dianaktirikan. TNI AD selalu mendapat anggaran yang paling besar. Hal tersebut merupakan warisan pemerintahan Soeharto yang sangat menganakemaskan TNI AD. Sebagai negara kepulauan, sudah semestinya ketiga matra dibangun dengan seimbang.

Selain itu, ada tiga sasaran lagi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan kedaulatan maritim, yaitu:

- Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB (jumlahnya 17.466 pulau).

- Penyelesaian batas maritim dengan sembilan negara tetangga.

- Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar.

2. POTENSI PERIKANAN

Laut Indonesia menyimpan potensi perikanan yang melimpah. Berdasarkan data dari Food and Agricultural Organization (FAO) tahun 2010, Indonesia menempati peringkat kedua setelah China dalam produksi perikanan tangkap (swa.co.id, 2014). Dari 7.000 spesies ikan yang ada di dunia, 2.000 jenis di antaranya terdapat di perairan Indonesia. Potensi lestari sumber daya perikanan di Indonesia mencapai 6,4 juta ton per tahun (Lasabuda, 2013: 2). Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati paling tinggi. Sumber daya tersebut paling tidak mencakup 37 persen dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1994).

wwf.or.id

Sumber pangan dari laut ini akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Sumber pangan dari laut seperti ikan, udang, atau cumi-cumi dikenal memiliki sumber protein yang tinggi. Protein merupakan zat gizi yang sangat baik bagi pertumbuhan kesehatan tubuh manusia. Pada faktanya, pola konsumsi masyarakat Indonesia secara umum masih didominasi oleh pangan sumber karbohidrat atau pangan nabati. Konsumsi pangan nabati mencapai 85 persen dan hanya 15 persen yang merupakan protein hewani (repository.ipb.ac.id).

Permasalahan Saat Ini:

Potensi kelautan dan perikanan masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kontribusi sektor perikanan terhadap PDB pada tahun 2013 hanya sebesar 6,9 persen. Menurut Rokhmin Dahuri, Indonesia punya potensi produksi perikanan terbesar di dunia sekitar 65 juta ton per tahun dan baru 20 persen yang dimanfaatkan. Lebih jauh lagi, Dahuri menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan sektor-sektor kelautan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia dan orang-orang asing yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi kelautan modern. Sementara mayoritas penduduk pesisir lokal masih berada dalam kemiskinan.

Usaha untuk meningkatkan produktivitas di sektor perikanan dan kelautan juga mendapat hambatan. Salah satu hambatan yang mulai muncul dalam dekade terakhir ialah perubahan iklim. Perubahan iklim ini dapat menghambat aktivitas nelayan untuk melaut, sebab nelayan seringkali tidak melaut karena ada cuaca buruk yang sulit diprediksi kapan datangnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti dari pemerintahan Amerika Serikat dan Inggris menyimpulkan bahwa separuh dari cuaca buruk yang terjadi pada tahun 2012 terkait dengan fenomena perubahan iklim (teknologi.inilah.com, 2012).

Dampak perubahan iklim terhadap aktivitas perikanan menurut hasil penelitian Syahailatua (2008) adalah naiknya permukaan air laut. Naiknya suhu udara akan berdampak pada meningkatnya suhu air, dan secara tidak langsung menambah volume air di samudera, yang berimplikasi pada semakin tinggi paras laut. Jika hal ini berlangsung terus menerus, maka hutan mangrove, estuari dan daerah rawa yang terdapat di kawasan pesisir akan semakin berkurang luasnya, sehingga tingkat produktivitas perairan juga semakin menurun.

Sektor perikanan Indonesia selama ini juga semakin dirugikan dengan adanya illegal fishing. Laut Indonesia sangat kaya sehingga mengundang nelayan asing untuk menangkap ikan di wilayah ini. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp30 triliun setiap tahun akibat praktik illegal fishing.

beritasatu.com

Tidak hanya itu. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (99.093 km), Indonesia masih mengimpor garam. Indonesia rata-rata mengimpor 2,2 juta ton garam per tahunnya. Selain itu, garam produksi Indonesia kualitasnya lebih rendah dibandingkan garam produksi negara lain, karena masih diolah secara tradisional. Tentu ini merupakan hal yang sangat miris karena Indonesia tidak mampu mengoptimalkan potensi panjang garis pantainya.

Visi Pemerintah untuk Sektor Perikanan:

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah memiliki empat belas kegiatan dan sasaran untuk sektor perikanan, yaitu:

1. Pemberian akses modal, pemasaran produk, infrastruktur, teknologi, dan pasar

2. Pembangunan 100 sentra perikanan

3. Pembangunan 24 pelabuhan strategis

4. Pemberantasan illegal, unregulated, unreported (IUU) fishing

5. Penurunan pemanfaatan di kawasan overfishing

6. Keamanan laut, daerah perbatasan

7. Pengamanan sumberdaya alam (SDA) dan ZEE

8. Kawasan konservasi perairan berkelanjutan seluas 17 juta ha

9. Penambahan kawasan konservasi seluas 700 ha

10. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir

11. Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan

12. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut

13. Peningkatan produksi perikanan (40-50 juta ton pertahun di 2019)

14. Pelabuhan dan armada perintis

3. POTENSI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Laut Indonesia memiliki potensi energi dan sumber daya mineral yang besar. Di laut Indonesia, terdapat potensi minyak dan gas yang melimpah. Sekitar 70 persen produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Dari enam puluh cekungan yang potensial mengandung minyak dan gas, empat puluh cekungan terdapat di lepas pantai, empat belas di kawasan pesisir, hanya enam yang di daratan. Terbukti bahwa sumber daya minyak dan gas kita lebih banyak terdapat di wilayah perairan laut.

Selain energi fosil, laut Indonesia juga memiliki energi terbarukan. Berdasarkan data Bappenas (perpustakaan.bappenas.go.id), ada empat energi terbarukan yang berasal dari laut, yaitu:

1. Energi gelombang laut: Gelombang laut adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena angin yang bertiup dan menyebabkan permukaan laut bergelombang.

2. Energi pasang surut: Pasang surut adalah perubahan atau perbedaan permukaan air laut sepanjang waktu yang diakibatkan karena gaya gravitasi bulan dan matahari serta gerakan rotasi bumi.

3. Energi panas laut: Setiap harinya lautan menyerap panas yang sangat besar dari matahari. Potensi energi panas laut di Indonesia sebesar 240 ribu Megawatt (MW).

4. Energi angin: Indonesia memiliki potensi energi angin yang besar. Potensi energi angin di Indonesia diperkirakan sebesar 100.000 MW, dan baru dimanfaatkan sekitar 0,4 MW.

www.indoenergi.com

Selain energi-energi tersebut, peneliti telah menemukan sumber energi baru di wilayah perairan Indonesia, yaitu gas hidrat (sainsindonesia.co.id, 2012). Hidrat adalah gas berbentuk energi beku yang tersimpan dalam sedimen laut dalam. Energi hidrat ditemukan di dasar perairan Aceh, selatan Sumatera, selatan Jawa Barat, hingga Sulawesi. Potensi gas hidrat sekitar 850 TCF terdapat di dua tempat, yaitu di perairan selatan Sumatera Selatan hingga Jawa Barat sekitar 625,4 triliun cubic feet (TCF) Sedangkan di perairan Sulawesi besarnya sekitar 233,2 TCF. Cadangan sebesar itu jika diekstraksi sanggup memenuhi kebutuhan energi Indonesia hingga ratusan tahun ke depan.

Itulah potensi energi dan sumberdaya mineral yang terdapat di laut Indonesia. Potensinya sangat besar, bahkan lebih besar daripada yang ada di darat. Menurut data yang dihimpun oleh Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI), potensi listrik yang dapat dihasilkan dari energi laut kita mencapai 49 ribu megawatt (ristek.go.id, 2012).

Permasalahan Saat Ini:

Pemanfaatan energi laut di Indonesia masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala, yaitu:

-Minimnya riset untuk menggali potensi energi laut.

-Minimnya teknologi untuk mengembangkan energi laut.

-Minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam negeri untuk mengelola energi laut.

-Minimnya biaya untuk mendanai riset, pengembangan teknologi, dan pengembangan SDM.

Visi Pemerintah untuk Sektor Energi:

Saya tidak melihat adanya niat serius dari Pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan yang berasal dari laut. Pemerintah hanya serius mengelola minyak dan gas. Berikut ini adalah arah kebijakan Pemerintah mengenai energi:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.

3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.

4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.

5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran

7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah juga tidak menyebutkan secara rinci mengenai konsep pengembangan energi laut. Pengembangan energi laut hanya disebutkan secara normatif, tanpa adanya langkah konkret untuk implementasinya.

POTENSI TRANSPORTASI LAUT

Transportasi laut merupakan sektor yang penting dalam menggerakkan dan meningkatkan perekonomian/perdagangan internasional suatu negara serta faktor pemersatu bangsa (Dewan Kelautan Nasional, 2012). Transportasi laut memiliki keunggulan tersendiri. Menurut Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Shipowner Association (INSA), angkutan logistik paling murah untuk pendistribusian barang dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia adalah angkutan laut (inaport1.co.id, 2014). Perekonomian Indonesia dapat lebih efisien dari segi biaya apabila distribusi barang dan jasa menggunakan transportasi laut.

Transportasi laut memiliki keunggulan yang tidak dapat disaingi oleh trasnportasi darat dan udara. Menurut Direktur Utama Pelindo I Alfred Natsir, transportasi laut memiliki tiga keunggulan. Pertama, angkutan laut bisa mengangkut barang dengan volume yang relatif lebih besar dibanding darat dan udara. Kapal berkapasitas besar mampu mengangkut hingga ratusan ribu ton. Kedua, biaya transportasi laut lebih murah, dengan syarat penyelenggaraannya baik. Indonesia sudah dianugerahi laut, jadi sebenarnya tidak perlu buat rel kereta api, jalan darat, untuk mengangkut barang ke daerah-daerah. Ketiga, pemakaian bahan bakarnya (BBM) relatif lebih efisien. Untuk mengangkut peti kemas dengan total berat 10.000 ton, misalnya, sebuah kapal laut hanya perlu BBM sebanyak 65 ton untuk sekali perjalanan pulang-pergi. Sementara, untuk kapasitas dan jarak yang sama, dibutuhkan sejumlah truk dengan total BBM yang dihabiskan sekitar 360 ton.

Permasalahan Saat Ini:

Industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi terpuruk. Kontribusi sektor industri pelayaran terhadap PDB baru sekitar 1,64 persen. Selain itu sebesar 95,21 persen muatan angkatan laut asing dan 46,8 persen muatan angkutan laut dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing dan mulai meningkat setelah asas cabotage dilaksanakan. Akibatnya, setiap tahun Indonesia membayar kapal asing triliunan rupiah dan menghasilkan defisit pada transaksi berjalan, yaitu membayar jasa kepada kapal luar negeri lebih besar. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional sudah mulai berkembang sedangkan untuk internasional masih memiliki ketergantungan pada armada asing (Dewan Kelautan Indonesia, 2012).

Berdasarkan data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Indonesia hanya berada di urutan ke-59 peringkat transportasi laut dunia. Posisi Indonesia, bahkan masih di bawah negara-negara ASEAN, yakni Singapura di posisi pertama, Malaysia (29), Thailand (38), Filipina (52), dan Vietnam (53). Hal tersebut sangatlah disayangkan. Dengan potensi laut yang besar, Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Transportasi laut di Indonesia dapat dikatakan berbiaya mahal. Sebagai gambaran, biaya pengiriman dari Jakarta ke Papua lebih mahal daripada biaya pengiriman dari Jakarta ke Shanghai (Tiongkok). Berikut perbandingannya:

Biaya pengiriman dari Jakarta ke Papua lebih mahal. Sebab, saat berangkat dari Jakarta, kapal terisi 70 persen. Saat pulang dari Papua, kapal hanya terisi 20 persen.

Mahalnya biaya transportasi laut bukan tanpa sebab. Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Razivwan Anwar mengatakan, jumlah armada nasional saat ini ada 11.272 kapal. Sekitar 98 persen dari jumlah itu, merupakan kapal tua berkapasitas kecil yang tidak dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Masih sedikitnya kapal yang berkapasitas besar yang juga menjadi salah satu faktor penyebab mahalnya biaya transportasi laut. Selain itu, faktor transportasi laut lain seperti produktivitas pelabuhan yang rendah, mahalnya biaya tenaga kerja bongkar muat dan tentunya maraknya pungutan liar yang menjadi penyebab mahalnya tarif tranportasi laut lainnya.

Biaya transportasi laut yang mahal juga disebabkan oleh biaya logistik yang besar. Berdasarkan data dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), biaya logistik di dalam negeri mencapai 17% dari total biaya yang dikeluarkan pengusaha. Angka itu tergolong tinggi bila dibandingkan dengan Jepang (5%), Singapura (6%), Filipina (7%), dan Malaysia (8%).

jurnalmaritim.com

Harus disadari bahwa sektor pelayaran Indonesia saat ini belum menjadi sektor yang dominan dalam urusan kelautan Indonesia. Sektor pelayaran Indonesia tidak lagi dominan seperti dulu kala. Saat ini, kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kapasitas kapal nasional, sedangkan pembangunan kapal baru dihadang tidak adanya keringanan pajak, sulitnya kredit, serta tingginya bunga kredit untuk usaha di bidang maritim mengingat usaha jenis ini memiliki tingkat resiko tinggi dan slow yielding (indomaritimeinstitute.org, 2012). Untuk angkutan domestik, armada nasional baru mampu mengangkut sekitar 60 persen. Peranan armada nasional dalam angkutan laut internasional baik ekspor maupun impor menunjukkan kenyataan yang lebih memprihatinkan, karena pemberlakuan prinsip Freight on Board (FoB), bukan Cost and Freight (CnF). Dari ekspor dan impor nasional, armada Indonesia hanya kebagian jatah sekitar 10 persen, mengakibatkan kerugian devisa sebesar 40 miliar dolar AS.

Visi Pemerintah untuk Transportasi Laut:

Pemerintah memiliki paradigma baru untuk mengatasi masalah transportasi nasional saat ini, yaitu:

Pemerintah memiliki jurus ampuh untuk mengatasi masalah transportasi nasional, yaitu dengan membangun Tol Laut. Definisi Tol Laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia.

Program ini sebetulnya sudah digagas oleh PT. Pelindo I, II, III, dan IV yang dinamakan Pendulum Nusantara, namun tidak ada pemimpin yang punya political will untuk mewujudkannya. Tol Laut akan memudahkan seseorang atau barang untuk pindah dari satu titik ke titik lain di wilayah Indonesia dengan cepat dan murah.

Tol Laut muncul karena biaya transportasi yang mahal di Indonesia. Tol Laut akan menyamaratakan harga-harga barang di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang kita tahu, terjadi perbedaan harga barang di wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia. Sebagai contoh, di Pulau Jawa harga satu sak semen sekitar Rp60 ribu rupiah. Di Papua, harga satu sak semen mencapai Rp2 juta. Dengan adanya Tol Laut, harga-harga paling tidak akan tidak jauh berbeda. Selain itu, dapat dimungkinkan perpindahan manusia dengan murah dan cepat di seluruh wilayah Indonesia.

Tol Laut terdiri dari lima elemen, yaitu:

-Pelabuhan yang handal

-Inland akses yang efektif

-Kecukupan muatan barat-timur dan timur-barat

-Industri pelayaran

-Pelayaran rutin dan berjadwal

Untuk menyukseskan Tol Laut, dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana sebagai berikut:

-24 pelabuhan (5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder)

-250 kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP)

-260 kapal perintis

-3.000 kapal pelayaran rakyat

-14.300 kapal niaga

Penutup

Tulisan di atas merupakan sekilas realita pembangunan kelautan beserta potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Masih banyak realita dan potensi selain yang sudah saya jelaskan di atas. Dengan tulisan ini, paling tidak dapat menambah wawasan kita tentang maritim. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk membangkitkan kembali budaya maritim kita. Jalesveva Jahamahe!

Sumber:

antaranews.com/print/365767/komisi-v-transportasi-laut-indonesia-terpuruk

antaranews.com/berita/452188/potensi-kelautan-indonesia-belum-dimanfaatkan-optimal

beritasatu.com/nasional/104713-jadi-negara-kepulauan-transportasi-laut-indonesia-justru-terbelakang.html

Dewan Kelautan Indonesia. 2012. Penyusunan Kembali Rancangan (Redesign) Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pelayaran. www.dekin.kkp.go.id/download_arsip.php?id=20130226114653224356470055790502260091851252.

inaport1.co.id. 2014, 28 Mei. Pemerintah Harus Serius Kelola Transportasi Laut. http://www.inaport1.co.id/?p=5886. 

indomaritimeinstitute.org. 2010, 9 Juli. Sejarah Maritim yang Terlupakan.

http://indomaritimeinstitute.org/2010/07/sejarah-maritim-yang-terlupakan.

megapolitan.kompas.com/read/2013/02/14/1459412/Tarif.Transportasi.Laut.Indonesia.Mahal

Lasabuda, Ridwan. 2013. Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Platax, Vol. I-2, Januari 2013.

perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F6801/Energi%20Laut%20dan%20Dilema%20Subsidi%20BBM-MI.htm

repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55248/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=2

ristek.go.id. 2012, 9 April. Analisis Data Peta Potensi dan Penguatan Regulasi Energi Laut Indonesia. http://ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/10767

Rompas, Rizald Max. 2011. Membangun Laut Membangun Kejayaan: Dulu, Kini, dan Masa

Depan. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

sainsindonesia.co.id/index.php/rubrik/laporan-utama/66-energi-laut-dalam-indonesia-terkaya-di-dunia

swa.co.id. 2014, 28 Maret. Produk Udang Indonesia Sangat Diminati Buyer di AS. http://swa.co.id/corporate/produk-udang-indonesia-sangat-diminati-buyer-di-as?mobile=on.

Syahailatua, Augy. 2008. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Perikanan. Oseana, Volume XXXIII, Nomor 2, Tahun 2008.

teknologi.inilah.com/read/detail/2026823/cuaca-buruk-2012-karena-efek-perubahan-iklim#.UqCc4dJdVMY

ugm.ac.id/id/berita/8334-pembangunan.kelautan.indonesia.belum.optimal